Ketua FPMN Suyadi: Legalitas BUM-Des Ngepung Diyakini Ilegal

indonesiasatu, 06 Nov 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Aksi puluhan warga Desa Ngepung yang secara bergelombang memadati kantor Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD) menuntut keadilan atas apa yang menjadi komitmen yakni transparansi serapan dan terapan keuangan dana desa tahun kedepan, Rabu (6/11/2019)

Aksi yang menghabiskan waktu, tenaga serta pikiran yang dipimpin langsung Korlap Forum Peduli Masyarakat Ngepung (FPMN) Suyadi hanya menemukan jalan buntu ditengarai Pemkab Nganjuk melalui PMD membiarkan pendemo menduduki kantor PMD tersebut.

"Kedatangan saya kesini ingin meminta kejelasan dan kepastian atas keterbukaan rincian anggaran melalui RAB-Des Ngepung tahun anggaran berjalan,"tegasnya

Disinggung legalitas BUM-Des Suyadi meyakini bahwa BUM-Des yang ada di Desa Ngepung Ilegal,ahirnya ia berasumsi menarik ke belakang bahwa yang dilakukan oleh perangkat pada masa itu banyak penyimpangan.

"Keberadaan BUM-Des harus berbadan hukum dan tidak bisa ditawar lagi,"cetusnya.

Terpisah Kadinas PMD Haris Djadmiko dihubungi via selular menyampaikan, bahwa sekarang ini saya disurabaya ada agenda rapat dan pagi pun kami sudah menyampaikan pada pendemo. (red/kla)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu